BUMN, UMUM  

Anggota DPR RI Ananta Wahana Sebut UU BUMN Perlu Direvisi

bumn
Anggota DPR RI Ananta Wahana saat Sosialisasi UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN kepada pelaku usaha mikro di Aula Gedung BRI Regional Office Jakarta 3, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (8/3/2022).

BANTEN, INDOtayang.COM — Anggota DPR RI Ananta Wahana menyebut bahwa Undang Undang (UU) No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu direvisi.

Sebab, kata dia, UU itu sudah usang dan perlu penyesuaian untuk mengatur BUMN dalam perannya menggeluti dunia bisnis yang sangat dinamis.

Ananta menyampaikan hal itu saat Sosialisasi UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN kepada pelaku usaha mikro di Aula Gedung BRI Regional Office Jakarta 3, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (8/3/2022).

Menurut Ananta, UU No 19 tahun 2003 disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Juni 2003, artinya sudah berusia sekitar 18 tahun.

“Maka dari itu, perlu ada revisi, agar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini,” Ungkap Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Selanjutnya Ananta menjelaskan, bahwa perkembangan ekonomi dunia dan nasional berlangsung sangat dinamis, apalagi dengan adanya disrupsi teknologi, sehingga menuntut BUMN harus lebih efisien.

Menjawab tantangan efisiensi, Kementerian BUMN saat ini gencar melakukan holdingnisasi perusahaan BUMN serta pembubaran atau penggabungan BUMN jika perlu.

Kebijakan ini membuat BUMN menjadi semakin ramping jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 107 perusahaan pada tahun 2020, saat ini berjumlah 41 perusahaan.

“Kami di Komisi VI sedang mengkaji rencana perubahan UU BUMN ini,” ujarnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Banten III meliputi Tangerang Raya itu berharap perubahan undang-undang ini bisa segera terlaksana.

Sebagai Lokomotif kesejahteraan Rakyat

Ananta Wahana juga menyebut, bahwa dengan adanya revisi undang-undang tersebut. Maka peran BUMN sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat Indonesia akan semakin optimal.

Menurut Ananta, bahwa BUMN bukan badan usaha yang biasa. Karena terdapat penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Penyertaan modal ini salah satunya bersumber dari APBN. Oleh sebab itu, BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“BUMN seperti BRI, PNM, Pegadaian, dan lainnya mempunyai kewajiban bukan hanya memberikan deviden kepada negara. Tapi juga menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik melalui kredit murah maupun dana bina lingkungan lainnya,” katanya.

BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

Lebih lanjut kata Ananta, dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil, pasal 88 UU No 19 tahun 2003 menjelaskan, bahwa BUMN dapat menyisihkan laba bersihnya. Untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi, serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

“Jadi sekali lagi, peran BUMN itu sangat strategis untuk kesejahteraan rakyat. Dan karena itu perlu ada revisi terhadap UU BUMN itu,” ucapnya.(Jack)